Efektivitas Kebijakan Perlindungan Hutan di Provinsi Gorontalo: Studi Kasus PSN Bulango Ulu

Authors

  • Regi Mokodongan Universitas Bina Taruna Gorontalo
  • Andi Yusuf Katili Universitas Bina Taruna Gorontalo https://orcid.org/0000-0003-0502-4362
  • Misbahudin Djaba Universitas Bina Taruna Gorontalo
  • Octaviani Suryaningsih Masaguni Universitas Bina Taruna Gorontalo

DOI:

https://doi.org/10.69623/j-kpms.v1i1.151

Keywords:

Kebijakan Lingkungan, Deforestasi, Perlindungan Hutan, Tata Ruang

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perlindungan hutan di Provinsi Gorontalo dalam menghadapi ancaman deforestasi, khususnya akibat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan, penelitian ini menelaah isi dan pelaksanaan tiga regulasi utama: Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara substansi regulasi dan implementasinya di lapangan. Proyek PSN telah menyebabkan konversi kawasan hutan lindung tanpa pengawasan yang memadai, minim partisipasi masyarakat, dan tidak selaras dengan kebijakan konservasi yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya integrasi antar sektor, kurangnya pengawasan spasial, dan absennya mekanisme evaluasi berbasis kinerja menjadi faktor utama ketidakefektifan kebijakan perlindungan hutan di Gorontalo. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan dengan pendekatan responsif, partisipatif, dan berbasis data menjadi sangat mendesak untuk memastikan keberlanjutan ekosistem hutan di tengah arus pembangunan.

Downloads

Published

2025-07-26

How to Cite

Mokodongan, R., Katili, A. Y., Djaba, M., & Masaguni, O. S. (2025). Efektivitas Kebijakan Perlindungan Hutan di Provinsi Gorontalo: Studi Kasus PSN Bulango Ulu. Jurnal Kebijakan Publik, Manajemen SDM, 1(1), 32–52. https://doi.org/10.69623/j-kpms.v1i1.151